nusakini.com, Incheon - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan perjalanan penting ke Korea Selatan dalam rangka memperkuat penerapan Smart Governance di tingkat nasional. Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengeksplorasi inovasi dan best practice terkait Smart Governance yang telah terbukti berhasil diterapkan di Korea Selatan.

Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya pada kegiatan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building, yang bekerja sama dengan INHA University. Kegiatan tersebut berlangsung di Incheon Global Campus Korea Selatan, Senin (24/6/2024).

"Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kami menuju peningkatan praktik Smart Governance," ungkap Yusharto.

• Gelar Internalisasi ASN BerAKHLAK, Plt. Sekjen Kemendagri Tegaskan Pentingnya Bekerja dengan Penuh Kesungguhan
• Kemendagri Ajak Media Massa Dukung dan Semarakkan Penyelenggaraan PON 2024
• Pemerintah Konsisten Kawal Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan
• Perkuat Legitimasi Hasil Pilkada 2024, Mendagri Tekankan Pentingnya Tingkatkan Partisipasi Pemilih
• Sukseskan Pilkada 2024, Mendagri Imbau Pemda di Wilayah Sumatera Segera Realisasikan NPHD

Dia melanjutkan, Smart Governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengenai transformasi fundamental terkait cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya. Dirinya menambahkan, penerapan Smart Governance yang lebih luas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Tidak hanya itu, penerapan Smart Governance juga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas kebijakan. "Pertukaran pengetahuan dan pengalaman pada hari ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada upaya kita bersama dalam meningkatkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien," ungkapnya.

Yusharto mengatakan, penerapan Smart Governance juga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang cenderung diputuskan berdasarkan data dan fakta. Upaya ini dipercaya dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan dengan lebih efektif. Guna mewujudkan penerapan Smart Governance di Indonesia, Yusharto mengatakan perlu adanya kolaborasi berbagai pihak meliputi pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat, hingga media.

"Kolaborasi ini menjanjikan untuk mendorong pertukaran akademis dan kerja sama yang lebih besar di bidang tata kelola dan pengembangan kebijakan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga berharap setiap peserta pelatihan dapat memaksimalkan waktu yang ada, guna menimba ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan Smart Governance. Dengan demikian, konsep Smart Governance akan menjadi semakin kuat.

"Saya berharap semua peserta mendapatkan program pelatihan yang sukses dan bermanfaat. Semoga pertemuan ini menginspirasi kita semua untuk terus berupaya mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tata kelola dan pembuat kebijakan yang cerdas," pungkasnya.